Sejarah Polda Metro Jaya

Pemerintah Rl mengangkat Komisaris Polisi Tk I Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang juga mantan pimpinan Sekolah Polisi Negara di Sukabumi sebagai Kepala Kepolisian Negara. Sejak itu mulai dilakukan suatu usaha pembentukan Kepolisian Nasional di Negara Republik Indonesia. Pada masa itu masalah transportasi dan komunikasi sangat sulit dilakukan. Belum ada sarana dan prasarana yang memadai, untuk mengkoordinasikan wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Sehingga Jawatan Kepolisian Negara belum dapat melakukan kegiatan pembinaan maupun konsolidasi Daerah. Akibatnya, dalam mengembangkan dan meningkatkan organisasinya Kepolisian Daerah hanya berdasarkan kepada kemampuan, kecakapan, dan keberanian serta kebijaksanaan masing - masing pimpinan.

Agresi Belanda (1945-1949)

Tak lama setelah proklamasi Kemerdekaan Rl, tepatnya pada 16 September 1945 mendarat kapal perang Inggris bernama Cumberland, yang kemudian pada 29 September 1945 diikuti kapal perang Belanda bernama Tromp dengan Dr.Ch D Vanderplas di dalamnya. Lalu, pada 6 Oktober 1945, sebanyak 200 tentara Sekutu (Inggris), termasuk 100 serdadu Belanda dipimpin jenderal Sir Philip Christison mendarat lagi. Saat mendarat di Jakarta, tentara sekutu mengikutsertakan pejabat-pejabat NICA, di antaranya Vanderplas.

Pasukan Inggris memang sudah mengatur hal ini, sesuai dengan perjanjian antara Inggris dan Belanda di Cheouers (sebuah tempat di selatan London) pada 24 Agustus 1945, yang kemudian dikenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Adapun bunyi perjanjian tersebut: "............ Telah tercapai kata sepakat, bahkan"

Kepala Pemerintah Tentara jepang melalui Surat Maklumatnya menyatakan, mulai 8 Desember 1942, tepatnya pada hari pembangunan Asia Raya nama Batavia di ubah menjadi Jakarta" Pemerintah Hindia Belanda, secepat dan sepraktis mungkin akan diberikan kembali tanggung jawab sepenuhnya atas Pemerintah Sipil di wilayah Hindia Belanda. Bila menurut pertimbangan situasi militer maka Panglima Tertinggi Sekutu akan segera memperintahkan Letnan Gubernur Jenderal untuk kembali bertangung jawab atas pemerintah sipil. Pemerintah Hindia Belanda. Dinas Administrasi serta peradilan Belanda dan Hindia Belanda, Dinas Administrasi serta peradilan Belanda dan Hindia Belanda akan dilaksanakan oleh pembesar-pembesar Hindia Belanda, sesuai dengan hukum yang berlaku di Hindia Belanda..."

Tentara Sekutu dan Bn yang awalnya telah mengakui secara de facto Pemerintah Rl sebagai hasil perundingan antara kedua belah pihak pada 1 Oktober 1945, ternyata sangatlah berlawanan dengan apa yang mereka perbuat bagi orang-orang Indonesia. Situasi ini membuat Soekarno memindahkan pemerintah Rl ke Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946 sampailah dengan selamat para pemimpin RI di Yogyakarta. Mulai saat itu, secara resmi Pusat pemerintah Rl dipindahkan Ke Yogyakarta dengan perwakilannya di Jakarta. Demikian pula Kepolisian Negara mengikuti Departemen Dalam Negri berpindah ke Purwokerto. Sementara Kepolisian Keresidenan Jakarta memindahkan markasnya ke Subang, Jawa Barat.

Walaupun demikian Jakarta masih tetap pusat diplomasi Pemerintah Rl dengan Belanda dan negara-negara lain. Sebab, Perdana Mentri sutan Syahrir masih tetap berada di Jakarta. Untuk mempermudah koordinasi pada 1 Desember 1947, Jawatan Kepolisian Negara secara resmi ditetapkan berkedudukan dan berkantor satu atap dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Reksabayan. Dalam upaya mengembangkan dan membangun serta memperlancar tugas Kepolisian Rl, pada 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah No.11/SD/1946 jawatan Kepolisian dikeluarkan dari lingkungan Kementrian Dalam Negri dan dijadikan jawatan tersendiri, yang langsung di bawah pimpinan Perdana Mentri Rl.

Selanjutnya dikeluarkan Penetapan Pemerintah No.19A/SD/1946 yang menentukan Kepala Daerah (Gubernur dan presiden) tetap bertanggung jawab atas ketentraman dan Keamanan dalam daerah masing-masing dan sekaligus memegang kepolisian daerah. Dengan adanya penetapan tersebut, Kepolisian Negara Rl menjadikan sebagai Hari Kepolisian atau HUT Bhayangkara.

Hari Lahir Polda Metro Jaya

Sebelum penyerahan kedaulatan atas wilayah RI kepada Bangsa Indonesia melalui penandatangan naskah perjanjian antara Moh Hatta dengan Ratu Juliana di Belanda tanggal 27 Desember 1949, badan-badan kepolisian berangsur-angsur sudah diserah terimakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab itulah pada 6 Desember 1949 Kepala Kepolisian Negara membentuk Kepolisian Komisariat Jaya dan mengangkat Komisaris Basar Politik Tk I R Ating Natadikusuma sebagai kepala Kantor Komisariat Jaya, yang berkantor di Jl. Medan Barat.

Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah lahirnya Kepolisian Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya (saat ini Polda Metro Jaya). Pada saat itu sebagian besar staf Kepolisian Jakarta masih orang Belanda, sehingga praktis Kepala Kantor Kepolisian Komisariat Jaya belum dapat berbuat banyak sesuai kebijakan Kepala Kepolisian Negara

Selanjutnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Jakarta menjelang penyerahan kedaulatan, Kepolisian Jakarta diperkuat tiga Kompi Brimob, masing-masing dari Kepolisian Kota Surabaya, Kepolisian Jawa Tengah. dan Kepolisian Yogyakarta / Jawa Tengah.

Pada waktu itu, jenderal Polisi Soetjipto Danukusumo sebagai Komandan Mobile Brigade Kepolisian (MBK) turut serta mengantarkan satu kompi MBK. Mereka berangkat pada 15 Desember 1949 dari Surabaya ke Jakarta melalu Semarang.

"Sejalan dengan perencanaan tata kota Jakarta, pada tahun 1963 saat Brigjen M Suhud menjabat Kepala Polisi Komisariat Jaya, kantor Polisi Komisariat Jakarta Raya pindah ke Jl Sudirman No.45 Jakarta Selatan. Kepindahannya dilakukan bertahap. Awalnya, kantornya adalah bangunan berlantai dua yang menghadap ke lapangan sabhara (Bangunannya masih berdiri hingga kini)"

Beberapa hari kemudian muncul lagi satu Kompi Brimob dari Yogyakarta / Jawa Tengah dipimpin Inspektur Polisi R Soebroto Darsoprajitno. Ketiga Kompi Brimob ini bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Komisaris Polisi Soedarsono dan wakilnya Inspektur Polisi Soetjipto joedodihardjo.

Kantor Polisi Komisariat Jaya Pindah

Sejalan dengan perencanaan tata kota Jakarta dimana Taman monas akan dijadikan paru-paru kota, maka pada tahun 1963 saat Brigjen M Suhud menjabat Kepala Polisi komisariat Jakarta Raya pindah ke Jl. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Kepindahaannya dilakukan bertahap. Awalnya kantornya adalah bangunan berlantai dua yang menghadap ke lapangan Sabhara (bangunannya masih berdiri hingga kini).

Setelah itu presiden Soekarno menyediakan lahan seluas 17 hektar untuk membangun Kantor Polisi Komisariat Jakarta. Namun, dalam perkembangan pembangunannya ternyata lahan yang ada 7 hektar. Mengapa ini terjadi? Tidak seorangpun mengetahuinya (Arsip Ditlog Polri). Pada masa itu anggaran yang disiapkan untuk membangun gedung utama mencapai Rp. 4 miliar. Anggaran dikeluarkan Pada tahun 1967 terjadi penggantian pangdak dari Irjen Polisi Drs Soebroto Brotodirdjo SH kepada Mayjen Polisi Drs. Soekahar. Saat itu kembali terjadi penggantian nama menjadi Komando Daerah Kepolisian Metro Jaya (Komdak Metro Jaya). Ini dilakukan setelah Gubernur Ali Sadikin menyatakan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan.

Direktur Keuanagan Mabes Polri KBP R Moh Saleh. Pada awal pembangunan kantornya di Jl Jenderal Sudirman 45, Kepala Komisariat dijabat Brigjend Raden Mas Sawarno Tjokrodiningrat. Pembangunannya dilaksanakan Abdul Kadir Kalabat seorang mayor purnawirawan TNI AD yang juga Dirut PT. Gatuni. Perusahaan ini merupakan rekanan Mabes Polri.

Sayangnya, pembangunan ini tidak berjalan lancar, sebab pada saat itu anggaran keuangan terbatas, sehingga mengalami kemacetan dalam pembayaran. Selain itu terjadi inflansi, sehingga perhitunggan anggaran di ulang dan disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang rupiah. Akibatnya pembangunan gedung utama setinggi enam lantai baru selesai dibangun pada tahun 1970. saat itu. Mayjen Polisi Drs. Sukahar sebagai pangdak Metro Jaya. Pada saat selesai pembangunannya tidak dilakukan secara seremonial sebagai tanda peresmian dipakainya gedung baru tersebut. Setelah bangunan gedung utama selesai dua lantai, barulah ruangan Pangdak VII Jaya pindah ke ruangan lantai dua (hingga saat ini Kapolda Metro Jaya masih tetap mengunakannya sebagai ruangan kerja).

Perubahan Nama

Polda Metro Jaya sebelumnya telah beberapa kali mengalami penggantian nama. Dimasa pendudukan Belanda, Kantor Besar Kepolisian Jakarta disebut Hoofdbureau Van Politie. Setelah Jepang mengambil alih pemerintahan, Hoofdbureau Van Politie Batavia berubah nama menjadi Jakarta Tokubestsu Shi Kaisatsu Sho diambil alih oleh Polisi Republik dan namanya diubah menjadi Kantor Besar Polisi Jakarta. Menjelang belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia dibentuk kepolisian di Jakarta dengan nama Kantor Polisi Komisariat Jaya (Kapekomjaya).

Kemudian tahun 1965 pada saat Kepala Kantor Polisi Komisariat Jaya dijabat Brigjen Raden Mas Sawarno Tjokrodiningrat namanya diganti lagi menjadi Komandan Daerah Kepolisian VII Jaya (Komdak VII Jaya). Pada tahun 1967 terjadi penggantian pangdak dari Irjen Polisi Drs Soebroto Brotodirdjo SH kepada Mayjen Polisi Drs. Soekahar. Saat itu kembali terjadi penggantian nama menjadi Komando Daerah Kepolisian Metro Jaya (Komdak Metro Jaya), Ini dilakukan setelah Gubernur Ali Sadikin menyatakan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan.
Selanjutnya nama komdak Metro Jaya berubah lagi menjadi Kodak Metro Jaya. Pada saat itu Mayjen Pol Drs Widodo Budidarmo menjadi Kadapol Metro Jaya tahun 1970 nama Komdak Metro Jaya berubah menjadi Daerah Kepolisian Metro Jaya sampai tahun 1979. Tahun 1980 sampai sekarang Daerah Kepolisian Metro Jaya berubah kembali menjadi Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dan sekitarnya.

(http://www.metro.polri.go.id/)

P O L M A S

Cari Blog Ini